Pada tanggal 31 Juli hingga 3 Agustus 2023, acara Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2024 digelar di Hotel Luminor Kota, Jakarta Barat. Acara tersebut diresmikan oleh Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh agama Buddha dan beberapa perwakilan organisasi keagamaan diantaranya WALUBI yang diwakili oleh Wakil Sekjen WALUBI Romo Asun Gotama.
Dalam acara tersebut, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi menyampaikan pentingnya penyusunan rencana anggaran yang responsif terhadap perubahan global dan kondisi nasional. Ia menekankan bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun pelaksanaan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN, sehingga setiap kementerian dan lembaga harus siap untuk mengimplementasikannya.
“Kita berada di sini untuk merumuskan dan mempersiapkan agar apa yang kita kerjakan nanti dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat bagi umat Buddha di seluruh Indonesia,” ujar Dirjen Supriyadi.
Pemerintah memiliki tiga Prioritas Nasional (PN) yang harus diwujudkan, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, revolusi dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dirjen Supriyadi menjelaskan bahwa memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan ketiga PN tersebut.
“Dari tiga PN tersebut menjadi tanggung jawab kita untuk turut memberikan kontribusi dalam perwujudannya, setiap PN juga diurai menjadi prioritas pemerintah dan kegiatan prioritas. Semua itu harus kita respon dari alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada kita,” ungkap Dirjen Supriyadi.
Untuk tahun anggaran 2024, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 203.152.743.000. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 10 miliar dari tahun sebelumnya.
Dirjen Supriyadi menekankan pentingnya penyusunan dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dan rencana anggaran belanja dengan teliti. Dokumen-dokumen tersebut harus bersifat unik dan tidak sekadar salinan dari tahun-tahun sebelumnya. “Kerangka acuan kerja akan menjawab dan menterjemahkan pencapaian tujuan yang akan kita capai,” tegas Dirjen Supriyadi.
Selain itu, Dirjen Supriyadi mengingatkan seluruh peserta, terutama para pembimas Buddha, Kasi, dan penyelenggara, bahwa setiap anggaran, sekecil apapun, harus berfokus pada kepentingan masyarakat dan umat. Responsivitas terhadap kondisi yang akan datang juga menjadi faktor penting dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
Dalam acara tersebut, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) juga ikut berkontribusi dengan menyerahkan usulan tertulis untuk penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Ditjen Bimas Buddha TA 2024 kepada Sesditjen Bimas Buddha, Dr. Triroso, S.Ag., S.Pd., M.M.
Dengan berbagai poin penting yang diutarakan dalam acara tersebut, diharapkan rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2024 dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi umat Buddha dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
