Menerjemahkan Komitmen Global Menjadi Aksi Lokal yang Membumi
JAKARTA – Perubahan iklim kini menjadi persoalan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari banjir, kekeringan, ketahanan pangan, mata pencaharian, hingga kondisi wilayah pesisir. Persoalan tersebut menjadi bahasan utama dalam Climate Talk Episode #1 bertajuk “Iklim Indonesia: Kini, Dulu & Masa Depan – Menerjemahkan Komitmen Global menjadi Aksi Lokal yang Membumi”, yang berlangsung Selasa, 8 September 2026, di Greyhound Cafe Menteng, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini diinisiasi Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Yayasan Amanah Daya Nusantara (AYANA), dan Rumah Zakat melalui Klaster Lingkungan Hidup dan Konservasi PFI. Forum tersebut menjadi ruang berbagi pengetahuan mengenai tantangan, prioritas, dan peluang aksi iklim di Indonesia serta hubungan antara agenda iklim global, nasional, dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Hadir sebagai narasumber Jalal, Ketua Dewan Penasihat Social Investment Indonesia, dan Agus Purnomo, mantan Sekretaris Eksekutif Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) serta mantan Staf Khusus Presiden RI bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan. Diskusi dipandu Rizal Algamar, Ketua Perhimpunan Filantropi Indonesia sekaligus Co-Founder & Executive Director AYANA.
Jalal memaparkan pendekatan systems thinking untuk memahami krisis iklim Indonesia sebagai satu sistem yang saling berkaitan. Banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta deforestasi tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pola, struktur kebijakan, model ekonomi, hingga cara pandang terhadap hubungan manusia dan alam. Model Gunung Es digunakan untuk melihat persoalan mulai dari peristiwa yang tampak hingga lapisan yang berada di bawahnya.
Sasaran Nasional dan Arah Kebijakan
Agus Purnomo memaparkan sejumlah sasaran nasional, termasuk penurunan emisi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional, FOLU Net Sink 2030, serta sasaran Net Zero 2060 atau lebih cepat. Penguatan ketahanan iklim di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota juga menjadi bagian dari agenda tersebut.
Kebijakan dan Realitas Masyarakat
Persoalan yang masih dihadapi adalah jarak antara kebijakan dengan kehidupan masyarakat. Istilah seperti NDC, mitigasi, dan karbon belum selalu mudah diterjemahkan ke dalam kebutuhan sehari-hari. Masyarakat justru merasakan perubahan melalui harga pangan, gagal panen, banjir, kekeringan, serta tekanan terhadap mata pencaharian. Karena itu, isu iklim perlu ditempatkan pula sebagai persoalan ekonomi, pangan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan.
Kehadiran WALUBI dan Jejaring Lintas Iman
WALUBI turut hadir dalam kegiatan tersebut, diwakili Rusidi selaku Wakil Sekretaris Jenderal dan Dwi Purnomo dari Sekretariat. Kehadiran ini merupakan bagian dari jejaring lintas iman sekaligus kelanjutan penandatanganan MoU dan Piagam Sekretariat Bersama Lintas Iman Indonesia di The Hermitage Hotel, Jakarta Pusat, Senin (27/7), yang saat itu diwakili Sekretaris Jenderal DPP WALUBI, YM. Bhikkhu Kamsai Sumano Mahathera, bersama perwakilan enam komunitas agama di Indonesia.
Peran Lintas Iman dan Aksi Prioritas
Forum juga membahas peran jejaring lintas iman sebagai modal sosial. Narasi keagamaan dan kearifan lokal dapat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, partisipasi masyarakat, serta pengawasan di tingkat akar rumput. Pendekatan tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai bidang, seperti perlindungan hutan dan gambut, energi bersih, pengelolaan limbah, pertanian, ketahanan pangan, serta perlindungan kawasan pesisir dan mangrove.
Diskusi turut membahas pembagian peran antara pemerintah, parlemen, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, komunitas, dan organisasi lintas iman melalui kebijakan, pendanaan, data, pendidikan masyarakat, pengawasan, serta program berbasis komunitas.
