DIVISI SOSIAL BUDAYA DAN HUKUM WALUBI GELAR DISKUSI MENDIRIKAN TEMPAT IBADAH

Dalam rangka program penyuluhan hukum, DPP Walubi bersama perangkat Divisi Sosial Budaya dan Hukum, menggelar pencerahan untuk para majelis –majelis agama Buddha yang bergabung di Walubi atau non Walubi untuk mengikuti kegiatan yang bertemakan STATUS HUKUM RUMAH IBADAH, lokasi di Kantor DPP Walubi diJalan Abdul Muis No.62 Jakarta Pusat, Pada Sabtu (9/9/2017)

Acara padat selama satu jam diisi dengan berbagai langkah inti, bila ingin mendirikan tempat ibadah baru, demikian dengan syarat syarat pemerintah yang harus diajukan sebagai langkah pertama. Kegiatan ini sangat penting untuk didengarkan, karena sampai sekarang banyak perobahan perobahan yang harus diketahui.

Apalagi sekarang harus mempunyai rekomendasi dari kementerian Agama RI, untuk memperoleh hak pembebasan tanah tanpa pajak.

Diskusi program ini sangat menarik dan banyak penanya dari tema yang sudah sesuai yakni Status Hukum Rumah Ibadah. Hingga dihadiri oleh perwakilan majelis-majelis agama Buddha serta masyarakat umum.

Nara Sumber : Esther Setiawati Santoso SH, MKn merupakan Notaris /PPAT di Jakarta Barat, didampingi moderator Suprionoto Wijaya SH,MKn  serta Dr.Rusli Tan, SE,SH,MM selaku Konsultan Hukum

Pada sesi tanya jawab tersebut para peserta banyak yang bertanya mengenai permasalahan yang  timbul dan terjadi pada saat pendirian rumah ibadah, disamping itu banyak pula masalah yang dialami oleh pemilik Rumah Ibadah, ujar Esther yang juga Ketua Divisi Sosial budaya dan Hukum DPP WALUBI

“DPP Walubi akan terus membuat Program serupa agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas melalui Divisi Sosial, Budaya dan Hukum DPP Walubi,” kata Esther