Pembubaran Panitia Nasional Dharmasanti Waisak 2560 BE/2016



Pembubaran Panitia Nasional Dharmasanti Waisak 2560BE/2016 dilakukan di Gedung Kementerian Agama RI lantai 3. Jalan Raya Thamrin No.6 Jakarta Pusat. Rabu (10/8) pagi. Pembubaran Panitia Dharmasanti Waisak 2560/2016 yang seharusnya oleh Drs.Dasikin Dirjen Bimas Buddha, namun berhalangan hadir, maka pembubaran panitia diwakilkan oleh Ketua I : Ir.Arief Harsono,MM. MPdB. Arief mengharapkan seluruh staf dan panitia, dalam pengeluaran keuangan harus tercatat dan transparansi.

Hadir Prof. DR. H.Nur Syam MSi. Plt. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Caliadi Sekjen Dirjen Bimas Buddha dan tokoh tokoh seperti, Dra.S.Hartati Murdaya(Ketua Umum WALUBI), Fiandi (Ketua Umum Majelis Budhayana Indonesia/MBI), Bhikkhu Jayamedho dahulu dikenal sebagai Herman S .Hendro, Suhadi Senjaja (Ketua Umum NSI) dan tokoh tokoh Buddhis lainnya. Prof. DR. H.Nur Syam MSi. Plt. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI mengatakan Kementerian Agama memberi perlindungan bagi semua agama di Indonesia. Dengan motto :”bersih dan melayani”. Peran Pemerintah tidak campur tangan segala urusan keyakinan dan kepercayaan, asal yang dianut dengan benar dalam ajaran agama.

Pemerintah tidak boleh menyebut sesat kepada ajaran agama masing masing, dan tidak punya hak kewajiban mengusir ajaran yang tidak diakui di Indonesia. Semua dikembalikan lagi kepada pimpinan majelis mengatur, contoh seperti islam MUI terdapat perbedaan pandangan antara Muhamadiyah dan Ahmadiyah. Bhikkhu Jayamedho Sangha Theravada Indonesia, umat Buddha harus membangun aliansi yang lebih baik lagi. Pro co eksistensi semoga jalur Walubi – KASI dapat hidup berdampingan secara damai, agar Agama Buddha di Indoensia solid berjalan diatas rel dan lebih bagus lagi.

Sementara Dra.S.Hartati Murdaya Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia menanggapi peristiwa Tanjung Balai yang menghanguskan lebih dari 10 tempat ibadah, tempat ibadah Gohonson(PS BDI) yang juga di jarah TV, Kulkas dan yang ada didalam tempat ibadah, tempat ibadah MBI, tempat ibadah Kong Hu CU, tempat Yayasan, Rumah Duka tempat persemayaman orang meninggal, dll.

“PeristiwaTanjung Balai Sumatera Utara, tentu tradisi buruk ini belum berakhir, apalagi soal patung Buddha, apakah wajahnya keturunan Tiongkok, Thailand, Jepang, Burma, ataupun model Sisingamangaraja, selama masih ada ego kebencian dengan lain agama niscaya akan terjadi lagi, kalau soal fatwa tentu setiap Negara berbeda” kata Hartati. Suhadi Senjaja Ketua Umum NSI, kalau diagama Islam disebut ada lembaga fatwa kalau di Agama Buddha itu tidak ada. Maka dari itu semua agamawan diminta ada kearifan lokal dalam keberagaman agama yang ada di wilayah masing masing.

Sugianto pengacara, sudah menjadi kewajiban pemerintah melindungi hak setiap agama dan semoga Bapak Menteri Agama dapat memulai dengan pro eksistensi, turun ketempat kejadian seperti peristiwa di Tanjung Balai, karena ini akan terjadi kerusuhan kembali kalau tidak reaktif dan warga masyarakat beragama harus mengedepankan kebersamaan, toleransi dalam berkehidupan. Plt. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, tentunya semua tanpa kerukunan tak ada persatuan, tanpa persatuan tidak akan ada kerukunan. Nur Syam meminta semua majelis agama Buddha meningkatkan pelayanan, kata kunci dianggap ada bila pelayanan bagus, yang tentu fasilitasnya ditingkatkan. Dan mengharapkan seluruh elemen Direktorat Jenderal Bimas Buddha dalam penggunaan APBN dan Non APBN harus menyerap 70%-80% kalau nilai dibawah itu dalam penggunaannya tidak maksimal, maka Kuasa Pengguna Anggaran APBN menyatakan Dirjen dianggap tidak pro aktiv dalam pembangunan nasional.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.